Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, selama bertahun-tahun, pemerintah daerah tidak mendukung pembiayaan guru honorer. Ia menilai urusan gaji guru honorer seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Memang esensinya itu saya sangat setuju, bahwa seharusnya (gaji guru honorer) di tanggung jawabnya daerah, tapi kenyataannya selama ini dengan selama SAMPAIKANUNEK-UNEK: Seorang warga curhat kepada Osin Permana, anggota DPRD Kabupaten Bandung (kanan) terkait dengan gaji guru honor, kemarin (29/8). "Dengan ditingkatkan dana BOS daerah inilah yang nantinya dialokasikan untuk pokok utamanya guru honorer," akunya LENGKONGAYOBANDUNG.COM - - Simak informasi mengenai jumlah anggaran Kementerian Keuangan atau kemenkeu terkait tunjangan dan gaji guru PNS dan PPPK 2022 yang akan naik? Selengkapnya dalam artikel ini. Banyak kabar yang mencuat mengenai penambahan tunjangan dan gaji PNS naik dan akan diterima per 1 Agustus 2022.. Berita mengenai kenaikan tunjangan dan gaji PNS berhembus setelah Menteri Tidakkunjung menerima gaji sejak januari 2021, sejumlah guru honorer asal cikarang, kabupaten bekasi, melakukan aksi jalan kaki menuju istana negara. Adapun, pemerintah membuka kuota formasi pppk guru 2021 sebanyak 1.002.616 untuk guru bk, tik, matematika, panjaorkes, dan seni budaya di tingkat provinsi. GajiGuru Honorer Jakarta Rp. 3,1 Juta Atau Setara UMP Termasuk Pembiayaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan. Jakarta SMP Swasta Favorit Kab Bekasi 2022; SMA Swasta Favorit Kota Bekasi 2022; SMA Swasta Favorit Kab Bekasi 2022; SMK Swasta Favorit Kota Bekasi 2022; SEKOLAH DI KOTA CIKARANG. ORANGTUAsiswa SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi mengeluhkan tingginya biaya pendidikan anaknya di sekolah. wkehGS7. TUNTUTAN ribuan guru honorer di Kabupaten Bekasi akhirnya dikabulkan. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin, menyetujui kenaikan gaji honorer sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di wilayahnya. Hal itu merespons tuntutan yang disampaikan ribuan guru honorer dalam aksi demonstrasi di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. “Kaitan tuntutan guru, saya sudah berulang kali sampaikan. Pertama, di ruangan, dan kedua di bunderan bahwa bicara tentang kesejahteraan, saya setuju, tetapi kita tidak bicara tentang UMK upah minimum kabupaten karena UMK di Bekasi ini kan besar dan jumlah honorer juga luar biasa cukup besar,” katanya di Cikarang, kemarin. Dia menjelaskan upaya peningkatan kesejahteraan honorer itu rencananya direalisasikan pada 2020. Alasannya, rencana belanja Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2019 sudah dikirimkan ke provinsi meskipun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA-PPAS baru akan dibahas. “Dan KUA-PPAS kan nggak boleh melenceng dari RKPD online. Kalau 2020 bisa kita pikirkan matang,” ujarnya. Namun, untuk tuntutan honorer yang menginginkan SK Bupati, dirinya menegaskan hal itu tetap tidak bisa dilakukan. “Soal SK, saya sudah diskusi, saya sudah datang ke Kemenpan-Rebiro dan berbicara dengan deputi di sana. Bicara PP 48, itu sudah harga mati. Kemarin juga saya ke Kemendikbud dan seleksi ialah harga mati bagi tenaga pendidik,” katanya. Diketahui ada empat tuntutan yang disuarakan guru honorer Kabupaten Bekasi yang dilakukan pada 24-25 September lalu, di antaranya SK seluruh honorer Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati, sejahterakan honorer Kabupaten Bekasi minimal UMK yang dianggarkan di APBD 2019, memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi, dan database seluruh honorer Kabupaten Bekasi dalam database Badan Kepegawaian Daerah. Di sisi lain, sebanyak pegawai yang tercatat sebagai tenaga kerja kontrak TKK di lingkup Pemerintahan Kota Pemkot Bekasi telah membebani anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Bekasi. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pegawai TKK tahun lalu yang hanya mencapai orang. Untuk menggaji orang TKK, pemerintah harus mengalokasikan dana sekitar Rp50-60 miliar dalam satu bulan. Untuk itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Chairoman J Putro, meminta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah BKPPD Kota Bekasi harus memverifikasi kebutuhan pegawai kontrak sebelum merekrut.

gaji guru honorer kabupaten bekasi